AMKMedianews.com, Semarang – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengambil langkah cepat guna menyelamatkan ratusan kepala keluarga yang terdampak fenomena tanah gerak di beberapa wilayah Jawa Tengah. Sebanyak 900 rumah yang tersebar di Kabupaten Tegal, Purbalingga, Pemalang, dan Batang telah masuk dalam daftar prioritas relokasi demi menghindari risiko bencana yang lebih besar akibat cuaca ekstrem.
Pusat perhatian tertuju pada Desa Padasari, Kabupaten Tegal, yang mencatatkan jumlah terdampak paling masif, yakni mencapai 800 rumah. Sementara itu, 50 rumah di Purbalingga, 30 di Pemalang, dan 20 di Batang juga akan dipindahkan ke lahan yang lebih stabil.”Kami tidak ingin warga terlalu lama di pengungsian. Lahan di wilayah Perhutani sudah kami siapkan dan sudah melalui tahap verifikasi keamanan. Prioritas kami adalah memindahkan warga secepat mungkin ke hunian yang lebih aman,” ujar Ahmad Luthfi dalam keterangannya, Rabu (11/2/2026).
Relokasi ini dirancang secara komprehensif oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bukan sekadar memindahkan domisili, Luthfi menegaskan bahwa aspek sosiologis dan ekonomi warga menjadi perhatian utama. Lahan baru yang dipilih dipastikan memiliki keterjangkauan terhadap akses pendidikan anak-anak serta peluang mata pencaharian bagi warga.
Namun, Gubernur menyadari bahwa memindahkan warga dari tanah kelahiran bukanlah perkara mudah. Kendala psikologis dan keterikatan pada harta benda sering menjadi hambatan. Oleh karena itu, Pemprov Jateng melibatkan unsur TNI dan Polri dalam proses edukasi masyarakat.”Pendekatan persuasif sangat penting. Kami ingin warga memahami bahwa keamanan jiwa adalah yang utama. Dinas Sosial juga saya instruksikan untuk mendata secara presisi, mulai dari nama hingga aset warga, agar proses transisi berjalan akuntabel,” tambahnya.
Selama proses pembangunan hunian sementara berlangsung, Gubernur menjamin bahwa pelayanan di posko pengungsian tetap optimal. Fasilitas dapur umum, posko kesehatan, dan akses pendidikan bagi anak-anak dipastikan tersedia tanpa kendala.
Luthfi juga menitipkan pesan kepada para bupati dan wali kota agar responsif dalam menetapkan status tanggap bencana lokal. Menurutnya, birokrasi tidak boleh menghambat penanganan kedaruratan.”Pangan dan kesehatan tidak boleh kurang. Jika ada kendala, segera lapor ke provinsi. Di sisi lain, saya mengimbau seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk tetap siaga. Curah hujan tinggi masih mengintai, potensi banjir, longsor, hingga tanah gerak bisa terjadi sewaktu-waktu,” pungkasnya.( Joko Longkeyang).
