AMKMedianews.com, Semarang — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini tengah memacu mesin produksinya guna mewujudkan kedaulatan pangan pada tahun 2026. Langkah ini diambil menyusul apresiasi yang diberikan Presiden Prabowo Subianto atas capaian sektor agraria di wilayah ini, yang kian mempertegas posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan strategis nasional.
Dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) II Lembaga Dakwah Komunitas (LDK) Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus), Kamis (29/1/2026) malam, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan urgensi percepatan ini. Di hadapan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Luthfi menegaskan bahwa tahun 2026 harus menjadi tonggak swasembada yang nyata.”Kami tidak hanya mengejar angka, tetapi memperkuat peran sebagai penyangga pangan nasional. Dukungan dari pemerintah pusat sangat kami butuhkan untuk mengakselerasi upaya yang dimulai tahun ini,” tutur Ahmad Luthfi.
Catatan produktivitas tahun 2025 menunjukkan realisasi produksi padi Jawa Tengah berada di angka 9,5 juta ton. Meski angka tersebut cukup besar, namun masih di bawah target pusat yang mematok 11 juta ton. Untuk menambal celah tersebut, Pemprov Jateng telah menggalang komitmen dengan seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Tengah. Target ambisius pun dicanangkan: produksi 10,5 juta ton gabah kering giling (GKG) pada 2026, yang juga akan diikuti oleh penguatan komoditas jagung.
Esensi dari keberhasilan pangan, menurut Luthfi, terletak pada konsep collaborative government. Pembangunan tidak lagi dipandang sebagai kerja sektoral pemerintah semata, namun melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan (ormas).
Kepada Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Luthfi menitipkan pesan agar dakwah komunitas juga menyentuh aspek pembangunan kesejahteraan. “Kami titipkan pesan untuk masyarakat bahwa negara senantiasa hadir. Mohon komunikasikan sinergi antara ulama dan umara demi kemaslahatan rakyat,” tambahnya.
Gayung bersambut, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengamini bahwa kinerja Jawa Tengah kerap menjadi buah bibir positif dalam laporan kepada Presiden. Zulkifli memaparkan, pada 2025 Indonesia mencatatkan sejarah dengan surplus beras nasional hingga 4 juta ton, sebuah lompatan drastis dibandingkan tahun 2024 yang masih dibayangi impor 4,2 juta ton.”Swasembada pangan adalah keniscayaan jika dikerjakan dengan konsistensi tinggi. Tahun 2025 kita bebas impor beras, dan momentum ini harus kita pertahankan di 2026, termasuk untuk komoditas jagung,” tegas Zulkifli.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyambut hangat ajakan kolaborasi tersebut. Ia menilai, integrasi antara nilai dakwah dan pembangunan merupakan kelanjutan dari spirit inklusivitas yang diletakkan oleh KH Ahmad Dahlan. Muhammadiyah, menurut Haedar, akan terus menajamkan peran sosialnya guna menjawab dinamika bangsa yang kian kompleks, mulai dari pendidikan hingga ketahanan bencana dan pangan.
Harapannya, melalui orkestrasi yang apik antara kebijakan pemerintah dan gerakan sosial kemasyarakatan, kemandirian pangan di Jawa Tengah bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan kedaulatan yang dirasakan di meja makan setiap warga.( Joko Longkeyang)
