PEMALANG– Sejumlah pihak mulai menyoroti pelaksanaan program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Pemalang. Pasalnya, muncul dugaan adanya praktik monopoli proyek oleh seorang yang mengaku sebagai tim sukses Bupati Pemalang terpilih.
Dugaan tersebut mencuat setelah beredarnya surat resmi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Dinpermasdes) Kabupaten Pemalang, tertanggal 1 Oktober 2025, dengan nomor 100.4.1.1/1249/DINPERMASDES/2025.
Surat tersebut berisi daftar desa penerima BKK untuk kegiatan pembangunan desa, yang tersebar di 14 kecamatan.
Salah satu sumber di tingkat desa menyebutkan, ada oknum yang datang membawa nama tim sukses bupati terpilih dan mencoba mengatur proyek yang bersumber dari BKK tersebut.
“Katanya semua proyek dari bantuan ini harus lewat dia, karena mengaku orang dekat bupati terpilih. Kami jadi bingung karena program ini kan mestinya dikelola langsung oleh desa,” ujar salah satu perangkat desa yang enggan disebutkan namanya, Senin (20/10/2025).
Dugaan intervensi itu menimbulkan kekhawatiran di kalangan kepala desa, terutama terkait transparansi dan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari dana APBD Perubahan Tahun 2025.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinpermasdes Pemalang belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan tersebut. Tim redaksi juga masih berupaya mengonfirmasi pihak Bupati Pemalang terpilih dan Inspektorat Daerah untuk mendapatkan klarifikasi lebih lanjut.
Program BKK Desa sendiri merupakan salah satu bentuk dukungan keuangan dari pemerintah daerah kepada desa dalam rangka percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Namun, apabila benar terjadi praktik monopoli oleh pihak tertentu, hal itu dikhawatirkan dapat menghambat pelaksanaan pembangunan yang seharusnya berpihak pada masyarakat desa.
Redaksi/Amkmedianews