AMKMedianews.com, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam meningkatkan pengawasan terhadap dapur penyedia makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil setelah munculnya sejumlah kasus keracunan makanan di beberapa daerah yang menjadi perhatian publik.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyampaikan bahwa pengawasan dilakukan melalui percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta penguatan koordinasi lintas instansi agar setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memenuhi standar keamanan pangan yang telah ditetapkan secara nasional.“Setiap kejadian keracunan menjadi pembelajaran penting bagi kita semua. Harapannya, peristiwa serupa tidak terulang lagi. SLHS bukan hanya dokumen administratif, tetapi bukti bahwa dapur benar-benar higienis dan layak,” tegas Gubernur Luthfi saat membuka Rapat Koordinasi Program MBG bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di GOR Jatidiri, Semarang, Senin (6/10/2025).
Hingga kini, tercatat 84 dapur SPPG di Jawa Tengah telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Jumlah tersebut akan terus meningkat seiring percepatan proses verifikasi dan pendampingan yang dilakukan pemerintah daerah.
Luthfi juga meminta Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah serta dinas terkait di tingkat kabupaten/kota untuk mempercepat pelatihan higienitas bagi juru masak dan penjamah makanan, agar pengelolaan dapur berjalan sesuai standar kesehatan.“Begitu sertifikat diterbitkan, dapur harus siap bertanggung jawab penuh atas keamanan dan kualitas makanan yang disajikan kepada masyarakat,” ujar Gubernur.
Selain itu, ia menegaskan pentingnya transparansi operasional SPPG. Gubernur meminta agar seluruh dapur MBG terbuka terhadap pengawasan publik, termasuk oleh Satgas MBG, Dinas Kesehatan, maupun kelompok masyarakat seperti PKK.“SPPG jangan tertutup. Siapa pun boleh datang dengan izin yang jelas untuk memantau kondisi dapur. Transparansi ini penting agar masyarakat percaya pada program Makan Bergizi Gratis,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Dadan Hindayana, mengapresiasi respons cepat Pemprov Jawa Tengah dalam memperbaiki sistem keamanan pangan di dapur-dapur MBG.“Tindakan yang dilakukan Jawa Tengah ini patut dicontoh. Untuk dapur yang sudah beroperasi, penyelesaian SLHS harus rampung maksimal satu bulan. Sedangkan SPPG baru hanya bisa berjalan setelah lolos verifikasi dan memiliki SLHS,” jelas Dadan.
Ia menambahkan, sistem pengawasan program MBG kini melibatkan Dinas Kesehatan, BPOM, dan Dinas Lingkungan Hidup. Pemeriksaan bahan pangan dilakukan melalui uji laboratorium dan inspeksi rutin untuk memastikan tidak ada bahan yang berpotensi menyebabkan keracunan.“Yang luar biasa dari Jawa Tengah, mereka tidak menutup-nutupi kejadian, melainkan menjadikannya bahan evaluasi untuk memperkuat sistem keamanan pangan,” ujarnya.
Menurut Dadan, penerapan standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) di seluruh dapur program MBG merupakan langkah strategis untuk memutus risiko kontaminasi pangan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program nasional tersebut.“Standar SLHS bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral dalam memastikan makanan yang dikonsumsi masyarakat aman, sehat, dan bergizi,” tandasnya.
Dengan adanya pengawasan ketat dan peningkatan kesadaran higienitas di setiap dapur, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berfokus pada penyediaan gizi seimbang, tetapi juga menjamin keamanan pangan yang berkualitas tinggi bagi seluruh warga.**( Joko Longkeyang ).