AMKMedianews.com, Pemalang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pemalang menerima kunjungan audiensi dari Aliansi Honorer Non-Database BKN Gagal CPNS Kabupaten Pemalang pada Rabu, 17 September 2025. Pertemuan ini menjadi forum penting untuk mendengarkan langsung aspirasi para honorer yang nasibnya masih terkatung-katung, khususnya terkait peluang mereka untuk diakomodir sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Para honorer yang tergabung dalam aliansi ini datang ke gedung DPRD dengan harapan besar, agar suara mereka didengar dan ada solusi konkret terkait status kepegawaian mereka. Sebagian besar dari mereka adalah tenaga honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun, namun tidak masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan gagal dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Audiensi ini diterima langsung oleh anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pemalang. Dalam pertemuan yang berlangsung intens tersebut, Heru Kundhimiarso, anggota Komisi A, memberikan tanggapan positif terhadap aspirasi yang disampaikan. Ia memahami kekhawatiran yang dirasakan para honorer dan menegaskan bahwa pihak DPRD tidak akan tinggal diam.
“Kami sangat memahami situasi yang dihadapi oleh rekan-rekan honorer. Komisi A akan segera mengadakan rapat internal dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk membahas kejelasan nasib tenaga honorer ini,” ujar Heru Kundhimiarso. “Selain itu, kami akan berupaya maksimal untuk melakukan konsultasi langsung ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sebagai langkah tindak lanjut dari audiensi ini.”
Menurutnya, langkah ini penting untuk mendapatkan kejelasan regulasi dan mencari celah kebijakan yang bisa mengakomodir status para honorer tersebut. Janji ini memberikan angin segar bagi para peserta audiensi, yang berharap ada jalan keluar dari ketidakpastian yang mereka hadapi.
Selain DPRD, pertemuan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pemalang. Hadi Siswanto, S.Kom., selaku Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian BKD Pemalang, turut mendengarkan aspirasi yang disampaikan.
Dalam kesempatannya, Hadi Siswanto menyatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan hasil audiensi ini kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti. “Kami akan melaporkan semua aspirasi dan keluhan yang disampaikan hari ini kepada pimpinan kami. Tentu ini menjadi perhatian bersama untuk mencari solusi terbaik bagi para tenaga honorer,” ungkap Hadi.
Meskipun demikian, ia menekankan bahwa proses penyesuaian status kepegawaian ini memerlukan koordinasi lintas instansi dan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik di tingkat daerah maupun pusat.
Audiensi ini menjadi babak baru dalam perjuangan para honorer di Pemalang. Dengan adanya komitmen dari DPRD dan BKD, diharapkan ada titik terang bagi nasib para honorer non-database, yang selama ini telah berdedikasi mengabdi untuk pelayanan publik di Kabupaten Pemalang. Perjuangan untuk mendapatkan pengakuan dan kejelasan status ini masih panjang, namun kini mereka memiliki harapan baru.( Joko Longkeyang ).