Pemalang – Pada Selasa, 2 September 2025, Ketua DPRD Kabupaten Pemalang, Martono, secara resmi mengumumkan keputusan penting hasil rapat pimpinan dewan bersama para ketua fraksi dari seluruh partai politik.
Dalam kesempatan tersebut, Martono menyampaikan bahwa DPRD Pemalang telah memutuskan untuk menghentikan tunjangan perumahan anggota dewan serta mengevaluasi kunjungan kerja luar daerah. Keputusan ini diambil sebagai bentuk respon atas aspirasi masyarakat yang selama ini banyak mengkritisi besarnya anggaran perjalanan dinas dan tunjangan dewan.
“Sesuai dengan keinginan masyarakat, kami meniadakan tunjangan perumahan. Kebijakan ini berlaku efektif mulai September 2025. Selain itu, kunjungan kerja luar daerah juga akan kami evaluasi dan dialihkan ke kegiatan di daerah pemilihan masing-masing agar lebih bermanfaat bagi warga,” ujar Martono.
Ia menambahkan, keputusan tersebut tidak hanya sekadar penghentian hak, tetapi juga langkah untuk mengalihkan anggaran ke sektor yang lebih penting, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, serta program sosial lainnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Pemalang, Heru Khundhimiarso, menegaskan bahwa kunjungan kerja akan lebih difokuskan ke dapil masing-masing.
“Kunker ke luar daerah dialihkan menjadi kunjungan ke masyarakat di dapil masing-masing. Hal ini lebih dekat dengan warga, hasilnya nyata, dan manfaatnya bisa langsung dirasakan,” jelasnya.
Masyarakat selama ini kerap mengkritisi DPRD terkait besarnya biaya perjalanan dinas yang dianggap tidak sebanding dengan manfaat. Dengan kebijakan baru ini, publik diharapkan dapat melihat langsung pemanfaatan anggaran secara lebih transparan dan tepat sasaran.
Martono menutup pernyataannya dengan mengajak masyarakat untuk terus mengawasi dan memberikan masukan.
“Kami selalu terbuka atas aspirasi warga. Kritik dan saran dari masyarakat menjadi bagian penting untuk membangun Pemalang yang lebih baik,” pungkasnya.
Amar Kumbara / Amkmedianews
Editor : Ldn