AMKMedianews.com, Jakarta–Komitmen terhadap pemerintahan yang bersih kembali ditegaskan oleh Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, saat menghadiri Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024, yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin (16/06/2025).
Acara yang dibuka oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Ely Kusumastuti, ini bertujuan memperkuat sinergi antara KPK dan Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan korupsi. Ely menjelaskan bahwa SPI bertujuan memetakan tingkat integritas lembaga pemerintah melalui tiga sumber: internal (pegawai), eksternal (masyarakat pengguna layanan), dan para ahli (eksper).
“Perbaikan integritas dan sistem tata kelola harus menjadi fokus. Hasil SPI akan mencerminkan perubahan tersebut,” tegas Ely dalam sambutannya.
Bupati Anom secara terbuka mengakui bahwa nilai SPI Kabupaten Pemalang masih tergolong rendah di Jawa Tengah. Namun, ia optimistis bahwa pihaknya dapat melakukan perbaikan signifikan dengan dukungan supervisi dan pendampingan dari KPK.
“Insyaallah kita bisa bergerak maju. Kita akan ikuti semua arahan KPK, mulai dari sosialisasi, transparansi, mitigasi risiko, dan sebagainya,” ujar Anom.
Ia juga mengajak masyarakat Kabupaten Pemalang untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi. “Kami berharap masyarakat bisa menyampaikan informasi dan data secara terbuka. Ini penting agar transparansi berjalan baik dan pelayanan publik dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Pemalang bertekad untuk terus memperbaiki sistem, meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran, dan menjadikan seluruh program pembangunan lebih transparan serta berpihak pada kepentingan publik.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah, seperti Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kepala DPU, Kepala Dinkes, serta admin SPI dan MCSP Kabupaten Pemalang, menunjukkan keseriusan lintas sektor dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.**( Joko Longkeyang ).
