AMKMedianews.com, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah progresif dalam mengamankan ketahanan fiskal daerah untuk tahun anggaran 2026. Meski menyandang predikat sebagai provinsi dengan realisasi belanja terbaik se-Indonesia, Gubernur Ahmad Luthfi mewanti-wanti seluruh jajarannya untuk tetap melakukan efisiensi ketat di tengah ketidakpastian ekonomi makro.
Dalam forum Rapat Koordinasi Pelaksanaan Operasional Kegiatan (POK) yang dihelat di Semarang, Selasa (10/2), Gubernur menginstruksikan transformasi besar-besaran pada peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurutnya, BUMD harus bertransformasi menjadi mesin pencetak pendapatan yang kompetitif, bukan sekadar pelengkap administratif.”BUMD wajib memberikan kontribusi nyata bagi kemakmuran masyarakat. Ke depan, setiap perusahaan daerah harus memiliki target yang terukur dan berorientasi hasil,” tegas Ahmad Luthfi.
Kondisi fiskal Jawa Tengah sebenarnya berada dalam tren positif. Hingga pengujung 2025, pendapatan daerah tercatat sebesar Rp23,76 triliun. Walaupun realisasi belanja mencapai Rp23,87 triliun, kesehatan kas daerah tetap terjaga dengan sisa saldo (Silpa) sebesar Rp467,70 miliar, berkat pengelolaan pembiayaan neto yang disiplin.
Namun, tantangan besar muncul dari sektor pajak kendaraan. Sekretaris Daerah Jateng, Sumarno, mengungkapkan adanya tekanan pada Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang hanya mencapai 68,86 persen. Hal ini dipicu oleh lesunya daya beli dan kebijakan insentif kendaraan listrik.
Menyiasati hal tersebut, Pemprov Jateng menyiapkan skema penyesuaian anggaran sebesar Rp814 miliar. Fokus utama dialihkan pada penguatan kepatuhan Pajak Alat Berat, Pajak Air Permukaan, serta penyisiran ulang program kerja di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tetap tepat sasaran dan bebas pemborosan.( Joko Longkeyang).
