AMKMedianews.com, Karanganyar – Isu kelangkaan elpiji di Jawa Tengah dipastikan hanya isapan jempol. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa ketersediaan bahan bakar gas di wilayahnya saat ini sedang berada pada titik puncak, yakni mencapai enam kali lipat dari volume kebutuhan harian masyarakat.
Pernyataan tersebut ditegaskan saat Luthfi meninjau langsung operasional Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) Wijaya Sarana Grasindo di Karanganyar pada Rabu (8/4/2026). Ia hadir didampingi oleh Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Fanda Chrismianto, untuk memastikan keandalan energi di lapangan.
Cadangan Energi Melimpah Ruah
Hingga 7 April 2026, tercatat sebanyak 14.752 metrik ton elpiji tersedia di berbagai depo Jawa Tengah. Dengan jumlah yang sangat masif tersebut, warga diminta untuk tidak melakukan aksi borong atau panic buying.
”Tidak ada alasan untuk panik. Stok kita sangat cukup, bahkan berlebih hingga enam kali lipat dari kondisi normal. Kami minta warga belanja dengan bijak sesuai kebutuhan saja,” tutur Ahmad Luthfi.
Ancaman Pidana bagi Penyalahguna
Meski stok melimpah, Luthfi memberikan peringatan keras kepada pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan pribadi secara ilegal. Ia telah menginstruksikan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng untuk memperketat pengawasan, terutama pada distribusi elpiji subsidi 3 kg.
Ia menggarisbawahi bahwa gas melon hanya diperuntukkan bagi:
Keluarga kurang mampu.
Pelaku usaha mikro.
Petani penggarap dan nelayan kecil.
“Kami ingatkan, industri besar atau usaha seperti laundry jangan memakai hak rakyat kecil. Jika ditemukan adanya penimbunan atau praktik penyuntikan gas, akan kami tindak tegas tanpa kompromi,” tegas Gubernur.
Distribusi Hingga Pelosok Desa
Keamanan pasokan ini juga didorong oleh sebaran pangkalan yang sangat luas. Di Jawa Tengah, terdapat 54.235 pangkalan yang aktif beroperasi. Secara statistik, setiap desa atau kelurahan di Jateng setidaknya memiliki enam pangkalan resmi, sehingga akses masyarakat terhadap bahan bakar sangat mudah dijangkau.
Terkait harga, masyarakat diimbau untuk memperhatikan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp18.000, sesuai ketentuan pemerintah daerah setempat.
Kolaborasi Pemerintah dan Pertamina
Sementara itu, Fanda Chrismianto dari Pertamina Patra Niaga mengonfirmasi bahwa penyaluran energi dilakukan secara normal tanpa ada pemangkasan kuota. Pihaknya terus bersinergi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan distribusi tepat sasaran.
”Kami mengajak masyarakat untuk proaktif. Jika melihat adanya kejanggalan atau praktik curang di pangkalan, segera laporkan agar bisa segera kami tindaklanjuti bersama pihak berwenang,” kata Fanda menutup pembicaraan.**( Joko Longkeyang)?
