AMKMedianews.com, Wonosobo – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan kesiapan operasional sekolah rakyat mulai Juli 2025. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, berbagai persiapan infrastruktur telah dilakukan sebagai bagian dari implementasi program prioritas nasional.
“Penyiapan sarana sekolah rakyat sebagaimana program pemerintah pusat (sudah dilakukan). Masing-masing kabupaten sudah mengajukan dan sudah dilakukan verifikasi,” ujar Ahmad Luthfi saat mendampingi kunjungan kerja Menteri Sosial Syaifullah Yusuf di Kabupaten Wonosobo, Minggu, 1 Juni 2025.
Berdasarkan data dari Kementerian Sosial, terdapat 100 titik sekolah rakyat yang dibangun secara nasional pada tahun 2025. Dari jumlah tersebut, 63 titik telah menandatangani kontrak pembangunan, sementara sisanya masih dalam tahap survei oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Seluruh bangunan ditargetkan rampung pada Juli 2025 dengan total daya tampung 247 rombongan belajar (rombel), atau setara dengan 6.105 siswa.
Di Jawa Tengah, beberapa titik sekolah rakyat yang sudah teken kontrak di antaranya berada di Sentra Terpadu Kartini Temanggung, Sentra Terpadu Prof. Seoharso Solo, Sentra Satria Baturaden, Sentra Antasena Magelang, dan Sentra Margo Laras Pati.
Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menjelaskan, sekolah rakyat merupakan bagian dari gagasan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka menyongsong 100 tahun Indonesia merdeka pada 2045. Fokus utamanya adalah memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, serta mereka yang berisiko putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan.
“Ini yang menjadi sasaran utama, dan setiap kementerian sudah punya tugas sesuai instruksi presiden. Gubernur dan bupati/wali kota juga punya tugas khusus dari Presiden,” jelasnya.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 ini juga menggulirkan program kemitraan dengan sekolah-sekolah swasta tingkat SMA dan SMK. Program ini bertujuan membuka akses pendidikan gratis bagi siswa miskin melalui sistem penerimaan murid baru (SPMB).
Tercatat ada 139 sekolah swasta yang bermitra, terdiri dari 56 SMA dan 83 SMK yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah. Program ini menambah daya tampung peserta didik di luar sekolah negeri.
Sebelumnya, Pemprov Jateng juga telah menjalankan program serupa melalui pendirian SMK Jateng di beberapa daerah, yang diperuntukkan secara khusus bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.
Dengan berbagai upaya ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pendidikan inklusif dan berkeadilan sosial bagi seluruh warganya.**( Joko Longkeyang).
