AMKMedianews.com, Pemalang – Pemerintah Kabupaten Pemalang, melalui Dinas Perhubungan (Dishub), mengambil langkah proaktif untuk menertibkan rute angkutan umum di kawasan vital Kota Pemalang. Guna mengatasi permasalahan lalu lintas, Dishub Pemalang menggelar rapat mediasi yang mempertemukan berbagai pihak terkait.
Rapat penting ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan, Heru Weweg Sembodo, S.Sos., M.AP., pada 18 September di salah satu rumah makan di Kota Pemalang. Pertemuan ini dihadiri oleh lebih dari 35 orang, termasuk perwakilan dari PO Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), perwakilan ELF (Angkutan Pedesaan), dan perwakilan dari para pengemudi angkutan kota (angkot). Tak hanya itu, rapat ini juga turut dihadiri oleh Pejabat Dishub Provinsi Jawa Tengah dan perwakilan dari Balai Pengelolaan Sarana Prasarana Perhubungan (BPSPP) Dishub Provinsi Jawa Tengah, menunjukkan keseriusan dan dukungan dari tingkat provinsi.
Fokus utama pembahasan dalam mediasi tersebut adalah penyelesaian masalah rute angkutan AKDP dan ELF yang sering kali melintasi Jalan Pemuda. Saat ini, kondisi Jalan Pemuda dinilai memerlukan penertiban rute untuk mencegah kemacetan dan meningkatkan keamanan serta kelancaran lalu lintas.
Setelah diskusi yang konstruktif dan terbuka, mediasi ini membuahkan hasil yang memuaskan. Seluruh perwakilan angkutan umum, baik dari pihak ELF maupun AKDP, secara bulat menyepakati keputusan untuk tidak lagi melintasi Jalan Pemuda.
Kepala Dinas Perhubungan, Heru Weweg Sembodo, mengapresiasi kerja sama dan pemahaman dari para pelaku angkutan umum. “Kesepakatan ini adalah wujud komitmen kita bersama untuk mewujudkan lalu lintas yang lebih baik dan teratur di Pemalang. Kami berterima kasih kepada semua pihak yang hadir dan bersedia mencari solusi demi kepentingan bersama,” ujar Heru.
Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan lalu lintas di Jalan Pemuda akan menjadi lebih lancar, dan masalah penumpukan kendaraan dapat terurai. Dishub Pemalang akan terus berkoordinasi dengan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) dan pihak terkait lainnya untuk memastikan implementasi dari kesepakatan ini berjalan efektif di lapangan. Langkah ini juga menjadi contoh kolaborasi yang baik antara pemerintah dan sektor swasta dalam menyelesaikan masalah publik.( Joko Longkeyang).