Foto : Firman, Ketua Forum Masyarakat Rembug Konstruksi.
PEMALANG, 17 Januari 2025, Amk Media News – Kekalahan Bupati Pemalang H. Mansur Hidayat, S.T., M.Ling, pada Pilkada 2024, mengakhiri masa jabatannya pada pertengahan Maret 2025. Namun, menjelang berakhirnya masa jabatan tersebut, muncul isu dugaan konspirasi politik terkait percepatan pelaksanaan proyek infrastruktur dari APBD 2025.
Isu tersebut berpusat pada rencana percepatan realisasi proyek-proyek penunjukan langsung (juksung) yang dijadwalkan pada Februari 2025, sebelum pelantikan bupati baru. Hal ini menimbulkan kecurigaan adanya upaya untuk menguasai paket-paket kegiatan juksung demi keuntungan pribadi atau kelompok melalui pengumpulan fee proyek infrastruktur.
Firman, Ketua Forum Masyarakat Rembug Konstruksi, menyatakan keprihatinannya. Ia menjelaskan bahwa biasanya proses kegiatan paket penunjukan langsung APBD dimulai sekitar April-Mei. Jika proyek-proyek tersebut dibagi pada Februari, ada dugaan kuat adanya tekanan atau intervensi yang merugikan bupati baru sebagai pengguna anggaran APBD 2025.
“Jika ini terjadi, terkesan kegiatan penunjukan langsung APBD dipaksakan untuk mengakomodir kepentingan tertentu,” ujar Firman. Ia pun menghimbau kepada dinas terkait yang bertanggung jawab atas kegiatan penunjukan langsung untuk bersikap netral dan transparan agar hasil yang maksimal dapat tercipta dan terhindar dari hal-hal yang tidak normatif. Firman juga meminta agar proses pelaksanaan proyek-proyek tersebut tidak dipaksakan (Fm/Amk Media News)
