AMKMedianews.com, Banyumas – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. Dalam upaya tersebut, Pemprov Jateng menggandeng berbagai stakeholder lintas sektor, termasuk TNI, Polri, dan perangkat daerah, untuk memperkuat program pengentasan kemiskinan berbasis kolaborasi.
Hal itu disampaikan Ahmad Luthfi saat memberikan paparan dalam Apel Komandan Satuan Komando Kewilayahan (Dansatkowil) Terpusat 2025 di Kabupaten Banyumas, Kamis (13/11/2025). Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, jajaran TNI, serta unsur pemerintah daerah.“Pemerintah provinsi tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus menerapkan collaborative governance atau pemerintahan kolaboratif dengan seluruh stakeholder, termasuk instansi vertikal. Babinsa adalah mitra strategis kami di lapangan,” tegas Ahmad Luthfi dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, model kerja sama lintas sektor ini telah diterapkan secara efektif di Kabupaten Pati, yang menjadi contoh penerapan percepatan intervensi kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah. Dalam program tersebut, Pemkab Pati memberikan dukungan operasional Rp300 ribu per bulan untuk Babinsa dan Bhabinkamtibmas, ditambah Rp200 ribu dari Pemprov Jateng, sehingga total insentif yang diterima mencapai Rp500 ribu per bulan.
Langkah ini memastikan pendampingan kepada warga miskin dapat dilakukan secara intensif dan berkelanjutan. Tak hanya itu, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) juga memperoleh tambahan dukungan sebesar Rp250 ribu untuk memperkuat produktivitas pertanian masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain pemberdayaan, Pemprov Jateng juga melaksanakan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagai bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan terintegrasi. Tahun 2025 ini, pemerintah provinsi mengalokasikan perbaikan untuk 995 unit RTLH di Kabupaten Pati, dari total 17 ribu unit RTLH yang diperbaiki di seluruh Jawa Tengah.
Program ini tidak hanya fokus pada pembangunan fisik rumah, tetapi juga terhubung dengan intervensi di sektor kesehatan, pendidikan, peningkatan pendapatan, dan perlindungan sosial.“Tiga pilar utama, yaitu Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan kepala desa, memantau langsung kondisi masyarakat miskin. Intervensinya tidak hanya berupa bantuan sosial, tetapi juga perbaikan rumah, penyediaan sanitasi, pemberdayaan ekonomi, hingga jaminan pendidikan bagi anak-anak,” jelas Ahmad Luthfi.
Pendekatan kolaboratif tersebut terbukti efektif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, persentase penduduk miskin di provinsi ini menurun dari 9,58 persen pada September 2024 menjadi 9,48 persen pada Maret 2025, atau mengalami penurunan sebesar 0,10 persen.“Kalau pola ini diterapkan di seluruh kabupaten/kota, saya yakin tidak akan ada lagi masyarakat miskin ekstrem di Jawa Tengah. Prinsipnya sederhana: kita keroyok bareng-bareng, gotong royong untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya penuh semangat.
Selain menyoroti isu kemiskinan, Ahmad Luthfi juga menekankan pentingnya peran TNI, khususnya Kodam IV/Diponegoro dan Babinsa, dalam menjaga stabilitas keamanan daerah. Stabilitas ini, menurutnya, merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi yang sehat.“Membangun Jawa Tengah tidak bisa mengandalkan satu orang superman. Kita harus menjadi super team. Dan TNI AD, melalui Babinsa, adalah bagian penting dari tim besar ini,” tandasnya.**( Joko Longkeyang ).
